Tiongkok, atau nama lengkapnya Republik Rakyat Tiongkok atau Republik Rakyat Cina (Hanzi sederhana: 中华人民共和国; Hanzi tradisional: 中華人民共和國; Pinyin: Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó; harfiah: 'Republik Rakyat Tionghoa', disingkat RRT, RRC) adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur yang beribu kota di Beijing Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia (sekitar 1,4 miliar jiwa, mayoritas merupakan suku Han) dan luas daratan 9,59 juta kilometer persegi, menjadikannya negara ke-3 terbesar di dunia. Negara ini didirikan pada tahun 1949 setelah berakhirnya Perang Saudara Tiongkok, dan sejak saat itu dipimpin oleh sebuah partai tunggal, yaitu Partai Komunis Tiongkok (PKT). Sekalipun sering kali dilihat sebagai negara komunis, kebanyakan ekonomi republik ini telah diswastakan sejak tahun 1980-an. Walau bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, ia masih tetap menjadi pemerintahan satu partai.
Tiongkok Daratan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kawasan di bawah pemerintahan RRT dan tidak termasuk kawasan administrasi khusus Hong Kong dan Makau, sementara nama Republik Tiongkok mengacu pada entitas lain yang dulu pernah menguasai Tiongkok sejak tahun 1912 hingga kekalahannya pada Perang Saudara Tiongkok. Saat ini Republik Tiongkok hanya menguasai pulau Taiwan, dan tidak diakui oleh mayoritas negara di dunia. RRT mengklaim wilayah milik Republik Tiongkok namun tidak memerintahnya, sedangkan Republik Tiongkok mengklaim kedaulatan terhadap seluruh Tiongkok daratan yang saat ini dikuasai RRT. (lihat pula: Status politik Taiwan)
Tiongkok memiliki ekonomi paling besar dan paling kompleks di dunia selama lebih dari dua ribu tahun dan belasan dinasti Kekaisaran Tiongkok, beserta dengan beberapa masa kejayaan dan kejatuhan. Sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi tahun 1978 oleh Presiden Deng Xiaoping, Tiongkok menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Per 2013, negara ini menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan total nominal GDP dan PPP, serta menjadi eksportir dan importir terbesar di dunia. Tiongkok adalah negara yang memiliki senjata nuklir dan memiliki tentara aktif terbesar dunia, dengan belanja militer terbesar kedua dunia. RRT menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1971, di mana ia menggantikan Republik Tiongkok sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tiongkok juga menjadi anggota berbagai macam organisasi lain seperti WTO, APEC, BRICS, Shanghai Cooperation Organization, BCIM dan G-20. Tiongkok adalah kekuatan besar di Asia, dan menjadi negara super yang potensial menurut beberapa pengamat.
Sejarah
Setelah Perang Dunia II, Perang Saudara Tiongkok antara Partai Komunis Tiongkok dan Partai Nasionalis Kuomintang berakhir pada 1949 dengan pihak komunis menguasai Tiongkok Daratan dan Kuomintang mengundurkan diri ke pulau Taiwan dan beberapa pulau-pulau lepas pantai di Fujian. Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat Tiongkok dan mendirikan sebuah negara komunis , namun tidak mencoba untuk menguasai pulau Taiwan.
Para pendukung kebijakan Maoisme mengatakan bahwa di bawah Mao, persatuan dan kedaulatan Tiongkok dapat dipastikan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, dan terdapat perkembangan infrastruktur, industri, kesehatan, dan pendidikan, yang mereka percayai telah membantu meningkatkan standar hidup rakyat. Mereka juga yakin bahwa kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan penting dalam mempercepat perkembangan Tiongkok dan menjernihkan kebudayaan mereka. Pihak pendukung juga ragu terhadap statistik dan kesaksian yang diberikan mengenai jumlah korban jiwa dan kerusakan lainnya yang disebabkan kampanye Mao. Mereka mengatakan bahwa kelaparan ini disebabkan musibah alam; ada juga yang meragukan jumlah kematian akibat kelaparan tersebut, atau berkata bahwa lebih banyak orang mati karena kelaparan atau sebab politis lainnya pada masa pemerintahan Chiang Kai Shek (1928-1949).
Meskipun begitu, para kritikus kebijakan Mao mengatakan bahwa pemerintahan Mao membebankan pengawasan yang ketat terhadap kehidupan sehari-hari rakyat, dan yakin bahwa kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan berperan atau mengakibatkan hilangnya jutaan jiwa, mendatangkan biaya ekonomi yang besar, dan merusak warisan budaya Tiongkok. Lompatan Jauh ke Depan, pada khususnya, mendahului periode kelaparan yang besar di Tiongkok yang, menurut sumber-sumber Barat dan Timur yang dapat dipercaya, mengakibatkan kematian 45 juta orang dalam waktu 4 tahun
Setelah kegagalan ekonomi yang dramatis pada awal 1960-an, Mao mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Tiongkok. Tak lama sesudah itu Kongres Rakyat Nasional melantik Liu Shaoqi sebagai pengganti Mao. Mao tetap menjadi ketua partai namun dilepas dari tugas ekonomi sehari-hari yang dikontrol dengan lebih lunak oleh Liu Shaoqi, Deng Xiaoping dan lainnya yang memulai reformasi keuangan.
Pada 1966 Mao meluncurkan Revolusi Kebudayaan, yang dilihat lawan-lawannya sebagai balasan terhadap rival-rivalnya dengan memobilisasi para remaja untuk mendukung pemikirannya dan menyingkirkan kepemimpinan yang lunak pada saat itu, namun oleh pendukungnya dipandang sebagai sebuah percobaan demokrasi langsung dan sebuah langkah asli dalam menghilangkan korupsi dan pengaruh buruk lainnya dari masyarakat Tiongkok. Kekacauan pun timbul namun hal ini segera berkurang di bawah kepemimpinan Zhou Enlai di mana para kekuatan moderat kembali memperoleh pengaruhnya. Setelah kematian Mao, Deng Xiaoping berhasil memperoleh kekuasaan dan janda Mao, Jiang Qing beserta rekan-rekannya, Kelompok Empat, yang telah mengambil alih kekuasaan negara, ditangkap dan dibawa ke pengadilan.
Sejak saat itu, pihak pemerintah telah secara bertahap (dan telah banyak) melunakkan kontrol pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari rakyatnya, dan telah memulai perpindahan ekonomi Tiongkok menuju sistem berbasiskan pasar.
Para pendukung reformasi keuangan – biasanya rakyat kelas menengah dan pemerhati Barat berhaluan kiri-tengah dan kanan – menunjukkan bukti terjadinya perkembangan pesat pada ekonomi di sektor konsumen dan ekspor, terciptanya kelas menengah (khususnya di kota pesisir di mana sebagian besar perkembangan industri dipusatkan) yang kini merupakan 15% dari populasi, standar hidup yang kian tinggi (diperlihatkan melalui peningkatan pesat pada GDP per kapita, belanja konsumen, perkiraan umur, persentase baca-tulis, dan jumlah produksi beras) dan hak dan kebebasan pribadi yang lebih luas untuk masyarakat biasa.
Para pengkritik reformasi ekonomi menunjukkan bukti bahwa proses reformasi telah menciptakan kesenjangan kekayaan, polusi lingkungan, korupsi yang menjadi-jadi, pengangguran yang meningkat akibat PHK di perusahaan negara yang tidak efisien, serta telah memperkenalkan pengaruh budaya yang kurang diterima. Akibatnya mereka percaya bahwa budaya Tiongkok telah dikorupsi, rakyat miskin semakin miskin dan terpisah, dan stabilitas sosial negara semakin terancam.
Meskipun ada kelonggaran terhadap kapitalisme, Partai Komunis Tiongkok tetap berkuasa dan telah mempertahankan kebijakan yang mengekang terhadap kumpulan-kumpulan yang dianggap berbahaya, seperti Falun Gong dan gerakan separatis di Tibet. Pendukung kebijakan ini menyatakan bahwa kebijakan ini menjaga stabilitas dalam sebuah masyarakat yang terpecah oleh perbedaan kelas dan permusuhan, yang tidak mempunyai sejarah partisipasi publik, dan hukum yang terbatas. Para pengkritik mengatakan bahwa kebijakan ini melanggar hak asasi manusia yang dikenal komunitas internasional, dan mereka juga mengklaim hal tersebut mengakibatkan terciptanya sebuah negara polisi, yang menimbulkan rasa takut.
Tiongkok mengadopsi konstitusi pada 4 Desember 1982 yang digunakan hingga kini.
Geografi
RRT menguasai sebagian besar Asia bagian timur (dalam warna peach/krem muda) sementara Republik Tiongkok terdiri dari beberapa pulau-pulau berarsir kuning termasuk Taiwan.
RRT ialah negara terbesar ke-3 di dunia setelah Rusia, Kanada, dan wilayahnya mencakup daratan yang sangat luas di bekas Peradaban Lembah Sungai Kuning. Di timur, bersama dengan pantai Laut Kuning dan Laut Tiongkok Timur, ditemukan luas dan padat yang di tempati lapangan tanah baru; pesisir Laut Tiongkok Selatan lebih bergunung-gunung dan Tiongkok bagian selatan didominasi daerah berbukit dan jajaran gunung yang lebih rendah. Di bagian tengah timur ditemukan delta 2 sungai utama Tiongkok, Huang He (Sungai Kuning) dan Chang Jiang (Sungai Panjang). Sungai-sungai utama lainnya ialah Zhu Jiang, Songhua Jiang, Mekong, Brahmaputra dan Amur.
Ke barat, jajaran gunung yang utama, khususnya Himalaya dengan titik tertinggi di Tiongkok Gunung Everest, dan ciri-ciri plato tinggi di antara bentang daratan yang lebih kering dari gurun seperti Gurun Taklamakan dan Gurun Gobi. Sebab kemarau panjang dan barangkali pertanian yang rendah membuat badai debu telah menjadi biasa dalam musim semi di Tiongkok. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Tiongkok, Gurun Gobi telah dikembangkan dan merupakan sumber utama badai debu yang mempengaruhi Tiongkok dan bagian Asia Timur Laut lainnya seperti Korea dan Jepang. Pasir dari kawasan utara telah dilaporkan sampai ke pantai barat Amerika Serikat. Pengurusan air sungai (seperti pembuangan sisa tinja, pencemaran oleh kilang, dan ekstraksi air untuk irigasi dan minuman) dan penyusutan tanah bukit telah mengakibatkan dampak buruk pada negara lain.
Politik
Menurut definisi resminya, RRT merupakan suatu negara komunis karena ia memang merupakan negara komunis pada abad ke-20 yang lalu. Secara resmi ia masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikannya lagi sebagai negara komunis. Tiada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang diamalkan negara ini, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu sebab masalah ini ada adalah karena sejarahnya, Negara Tiongkok merupakan negara yang diperintah oleh para kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Konfusianisme. Setelah era monarki berakhir pada tahun 1911, Tiongkok diperintah secara otokratis oleh Partai Nasionalis Kuomintang dan beberapa panglima perang. Kemudian setelah 1949 pemerintahan dilanjutkan oleh Partai Komunis Tiongkok.
Pemerintah RRT sering dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat sebagai kerajaan komunis. Anggota komunis yang bersayap lebih ke kiri menjulukinya negara kapitalis. Memang, negara Tiongkok semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Dalam suatu dokumen resmi yang dikeluarkan baru-baru ini, pemerintah menggariskan administrasi negara yang demokratis, meskipun keadaan sebenarnya di sana tidak begitu.
Pemerintah RRT dikawal oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan pemimpin negara dipilih langsung oleh Partai melalui Kongres. Walaupun terdapat sedikit-banyak gerakan ke arah liberalisasi, seperti pemilihan umum yang sekarang diadakan di tingkat desa dan sebagian badan perwakilan, partai ini terus memiliki mengawasi, terutama atas pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan. Walaupun negara menggunakan cara otokratis untuk mengusir elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya, pada masa yang sama pemerintah juga mencoba mengurangi penentangan dengan memajukan ekonomi, membenarkan tunjuk perasaan pribadi, dan melayani para penentang yang dianggap tidak berbahaya terhadap pemerintah secara lebih adil.
Penyaringan terhadap dakwah-dakwah politik juga rutin, dan RRT secara tegas menghapuskan protes atau organisasi apa pun yang dianggapnya berbahaya terhadap pemerintahannya, seperti yang terjadi di Demonstrasi Tiananmen pada tahun 1989. Akan tetapi, media republik rakyat ini semakin aktif menyiarkan masalah sosial dan menghebohkan gejala 'penyogokan' di peringkat bawahan pemerintahan. RRT juga begitu berhasil menghalangi gerakan informasi, dan ada masanya mereka terpaksa mengganti polisi mereka sebagai tindakan balas terhadap protes rakyat. Walaupun penentangan berstruktur terhadap PKT tidak dibenarkan sama sekali, demonstrasi rakyat semakin lama semakin kerap dan dibiarkan.
Popularitas Partai di kalangan rakyat sukar diukur, karena tiada pemilu di tingkat nasional, dan apabila orang Tiongkok ditanya secara sendirinya pula, ada sebagian yang menyokong dan ada pula yang membangkang, namun sebagian besar menolak mengomentari masalah politik. Secara umum, banyak dari mereka yang suka akan peranan pemerintahan mengabadikan stabilitas, yang membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apa pun. Antara masalah-masalah politik yang utama di Tiongkok adalah kesenjangan sosial di antara kaya dan miskin dan gejala suap yang berlaku karena biokrasi pemerintahan.
Terdapat juga partai politik yang lain di RRT, walaupun mereka hanya sekadar sub-partai atau partai yang rapat dengan PKT. PKT mengadakan dialog dengan mereka melalui suatu badan perhubungan khusus, yang dinamai Dewan Perhubungan Cadangan Rakyat Tiongkok yang dipertimbangkan RRT. Cara ini lebih disukai pemerintahan dibandingkan pemilu. Kendati begitu, partai ini secara totalnya tidak memberi kesan apa pun terhadap polisi dan dasar-dasar kerajaan. Fungsi badan perhubungan khusus ini lebih kepada mata luaran CPP, walaupun terdapat pengawai badan ini di semua tingkat pemerintahan.
Hubungan luar negeri
Republik Rakyat Tiongkok mempertahankan hubungan diplomatik dengan hampir seluruh negara di dunia, namun menetapkan syarat bahwa negara-negara yang ingin menjalin kerja sama diplomatik dengannya harus menyetujui klaim Tiongkok terhadap Taiwan dan memutuskan hubungan resmi dengan pemerintah Republik Tiongkok. Tiongkok juga secara aktif menentang perjalanan ke luar negeri yang dilakukan pendukung kemerdekaan Taiwan seperti Lee Teng-hui dan Chen Shui-bian serta Tenzin Gyatso, Dalai Lama ke-14.
Jiang Zemin dan Bill Clinton
Pada 1971, RRT menggantikan Republik Tiongkok sebagai wakil untuk "Tiongkok" di PBB dan sebagai salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tiongkok juga pernah menjadi anggota Gerakan Non-Blok, dan kini tetap berperan sebagai anggota pengamat. Banyak dari kebijakan luar negerinya yang sekarang didasarkan pada konsep kebangkitan Tiongkok yang damai.
Hubungan Tiongkok-Amerika telah rusak dan diperbaiki beberapa kali dalam beberapa dekade terakhir. Pada bulan Mei tahun 1999, suatu pesawat perang B-2 Stealth Bomber menjatuhkan tiga buah bom yang setiap masing-masing berbobot 900 kg atas kantor kedutaan besar Tiongkok di kota Beograd semasa pergolakan Kosovo. Bom-bom ini membunuh tiga warganegara Tiongkok yang bekerja di kedutaan terkait. Amerika Serikat yang enggan bertanggung jawab atas kejadian yang disifatinya sebagai 'bencana' itu mengatakan bahwa hal itu adalah kesalahan menggunakan peta lama yang memberi maklumat tidak betul tentang kedudukan bangunan itu sebagai pangkalan senjata pemerintahan Yugoslavia. Pemerintah RRT tidak puas dengan penjelasan ini dan mendakwa bahwa hal itu sengaja dilakukan. Pada bulan April tahun 2001 pula, kapal terbang pengintip milik Amerika bernama EP-3E Aries II yang berada di atas pulau Hainan di Tiongkok bertemu dengan pesawat jet Tiongkok yang memperhatikan gerak-geriknya. Pesawat Tiongkok terkait terhempas dan pemandunya terbunuh saat kapal pengintip AS terpaksa mengadakan pendaratan darurat di pulau Hainan. Cerita Amerika dan Tiongkok mengenai kejadian ini berbeda sedikit kandungannya. Versi Amerika menyatakan bahwa pesawatnya berada di atas lautan internasional sedangkan RRT mendakwa ia berada di atas Zona Ekonomi Eksklusifnya. Kedua belah pihak menyalahkan pihak lawan bertanggung jawab atas insiden ini. 24 anak kapal Amerika ditahan selama 12 hari sebelum dilepaskan dan kejadian ini memberi dampak pada hubungan diplomatik kedua negara. Amerika pula tidak sedikit pun meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya saat pemerintah RRT mengambil keputusan atas dasar kasihan melepaskan anak-anak kapalnya itu. Satu lagi perkara terkait dengan laporan Cox , yang mendakwa pengitipan RRT telah mengkompromi rahasia-rahasia nuklir Amerika Serikat selama beberapa dekade.
Hubungan Tiongkok-Jepang sering kali dibelenggu masalah keengganan Jepang untuk mengakui dosa-dosa perangnya dan meminta maaf terhadap kekejamannya atas rakyat Tiongkok dan negara Asia lain semasa Perang Dunia II, terutama dalam Pembantaian Nanjing. Sebagian badan bukan dari Barat dan pemerintah Barat mengkritik Tiongkok kerana konon menafikan hak asasi manusia dan hubungan luar negerinya dengan pemerintah-pemerintah Barat terjejas oleh kejadian di Tian'anmen pada tahun 1989. Hak asasi manusia sering kali diungkit oleh pemerintahan-pemerintahan ini.
Selain itu, Tiongkok terlibat dalam beberapa pertentangan wilayah lainnya:
Taiwan, dikuasai Republik Tiongkok, diklaim Republik Rakyat Tiongkok. (Lihat pula: Status politik Taiwan)
Aksai Chin, dikuasai RRT, diklaim oleh India
Kepulauan Paracel, dikuasai RRT, diklaim oleh Vietnam dan Republik Tiongkok
Kepulauan Spratly, dipertentangkan antara RRT, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam
Kepulauan Diaoyu/Kepulauan Senkaku, dikuasai Jepang, diklaim oleh RRT dan Republik Tiongkok
Arunachal Pradesh/Tibet Selatan, dikuasai India, diklaim oleh RRT
Pada tahun 2004, negara Rusia setuju untuk menyerahkan Kepulauan Yinlong dan sebagian Kepulauan Heixiazi kepada RRT, dan sekaligus menamatkan percekcokan perbatasan antara kedua negara itu. Kedua pulau ini terletak di antara persimpangan sungai Amur dan sungai Ussuri, dan sebelum itu diatur oleh Rusia dan dituntut oleh RRT. Perkara ini sepatutnya merapatkan dan mengeratkan persahabatan antara kedua negara, akan tetapi terdapat sedikit rasa tidak puas hati dari kedua belah pihak. Orang Rusia menyifati pemberian itu sebagai kelemahan pemerintahannya mempertahankan tanah yang dirampas semasa Perang Dunia II. Petani Cossack di Khabarovsk juga tidak suka dengan kehilangan tanah olahan mereka sementara berita tentang perjanjian ini di Tiongkok Daratan disaring oleh pemerintah RRT. Sebagian komunitas Tiongkok di Republik Tiongkok dan orang Tiongkok yang dapat mengatasi saringan ini mengkritik perjanjian ini dan menyifatinya sebagai pengakuan pemerintahan Rusia atas Mongolia Luar yang diserahkan oleh Dinasti Qing saat kalah perang di bawah Perjanjian Tidak Sama Rata termasuk Perjanjian Aigun pada tahun 1858 dan Konvensi Peking pada tahun 1860 masa terdahulu sebagai pengganti penggunaan ekslusif minyak mentah Rusia. Perjanjian ini telah disahkan oleh Kongres Nasional Rakyat Tiongkok dan Duma Negara Rusia tetapi tidak terlaksana hingga kini. menjadi populer untuk sejumlah nasionalis yang ekstrem untuk menuntut Mongolia, Tuva, Manchuria Luar, Kepulauan Ryukyu, Bhutan, Lembah Hukawng di utara Myanmar dan kawasan timur laut Danau Balkhash di Asia Tengah.
Militer
Tiongkok mempunyai pasukan tentara terbesar di dunia yang disebut Pasukan Pembebasan Rakyat (PLA), walaupun bukan bujet militer terbesar (yang dipegang oleh Amerika Serikat), meski ada kepercayaan umum baik di dalam kalangan PLA maupun pengamat luar bahwa jumlah bukanlah ukuran kekuatan militer yang baik. Fakta itu membuat membuatkan kebanyakan organisasi hak asasi manusia Barat merasa geram dan sangsi dengan kata-kata Tiongkok yang menginginkan keamanan, sekalipun telah disetujui di dalam dan di luar Republik bahwa kemampuan tentara RRT melaksanakan operasi ketenteraan di luar kawasan jajahannya terbatas dan jumlah anggota tidak begitu berguna untuk menentukan kekuatan tentaranya.
Memperkirakan dana militer Tiongkok akan menghasilkan berbagai angka-angka yang berbeda berdasarkan apa yang dianggap militer, bagaimana mengartikan informasi terbatas yang tersedia, dan bagaimana seseorang menghadapi faktor-faktor nilai tukar mata uang. Perkiraan-perkiraan yang ada memberikan nilai US$9 miliar sebagai yang terendah dan US$60 miliar sebagai yang tertinggi (dari segi purchasing power parity) pada tahun 2003; jumlah US$60 miliar tersebut membuat Tiongkok sebagai negara kedua terbesar setelah Amerika Serikat yang mempunyai dana anggaran US$400 miliar (hampir 7x lipat). Pembelanjaan militer republik ini pada tahun 2005 adalah AS$ 30 miliar, tetapi ini tidak termasuk uang yang digunakan untuk pembelian senjata luar, kajian dan pembangunan ketentaraan, ataupun paramiliter (Polisi RRT), dan kritikus menjulukinya sebagai percobaan yang sengaja dilakukan untuk menipu dunia. Baru-baru ini satu kajian RAND di halaman situs ini memperkirakan bahwa perbelanjaan militer republik yang sebenarnya adalah 1,4-1,7 kali lipat lebih besar daripada pengeluaran resminya.Akan tetapi, tentara Amerika juga mencoba menipu dengan pengeluarannya dengan sengaja mengeluarkan perbelanjaannya di Afghanistan dan Irak daripada belanja Kantor Pertahanan resminya.
Tiongkok, meski mempunyai sistem senjata nuklir dan pengiriman yang maju, secara luas dipandang hanya mempunyai kemampuan yang terbatas untuk mengerahkan kekuatan militernya ke luar Tiongkok dan tidak dianggap sebagai sebuah adidaya meski sering dianggap sebagai kekuatan regional yang besar. Hal ini dikarenakan kebanyakan peralatan senjata yang digunakan oleh Republik Rakyat Tiongkok masih kuno dan perlu dimodernkan dari segi standar Amerika Serikat. Akan tetapi ia masih dilihat sebagai kuasa setingkat adidaya regional. Angkatan udaranya masih memerlukan pesawat perang pengangkut dan kebanyakan pesawat perangnya sudah ketinggalan zaman.
Penganggaran menujukan bahwa perbelanjaannya yang berjumlah AS$56 miliar merupakan yang ketiga terbesar setelah Amerika Serikat (lebih dari AS$ 400 miliar untuk tahun anggaran 2005-2006) dan Rusia. Lihat juga: Anggaran militer Tiongkok.
Republik Rakyat Tiongkok mempunyai kontrol administratif terhadap 22 provinsi (省); pemerintah RRT menganggap Taiwan (台湾) sebagai provinsi ke-23 (lihat Status politik Taiwan untuk keterangan lebih lanjut). Pihak pemerintah juga mengklaim Laut Tiongkok Selatan yang kini masih diperebutkan. Selain dari provinsi-provinsi tersebut, terdapat juga 5 daerah otonomi (自治区) yang berisi banyak etnis minoritas; 4 munisipalitas (直辖市) untuk kota-kota terbesar Tiongkok dan 2 daerah administratif khusus (SAR) (特别行政区) yang diperintah RRT.
Berikut adalah daftar wilayah pembagian administratif yang di bawah kontrol RRT.
Tiongkok Daratan merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kawasan di bawah pemerintahan RRT dan tidak termasuk kawasan administrasi khusus Hong Kong dan Makau, sementara nama Republik Tiongkok mengacu pada entitas lain yang dulu pernah menguasai Tiongkok sejak tahun 1912 hingga kekalahannya pada Perang Saudara Tiongkok. Saat ini Republik Tiongkok hanya menguasai pulau Taiwan, dan tidak diakui oleh mayoritas negara di dunia. RRT mengklaim wilayah milik Republik Tiongkok namun tidak memerintahnya, sedangkan Republik Tiongkok mengklaim kedaulatan terhadap seluruh Tiongkok daratan yang saat ini dikuasai RRT. (lihat pula: Status politik Taiwan)
Tiongkok memiliki ekonomi paling besar dan paling kompleks di dunia selama lebih dari dua ribu tahun dan belasan dinasti Kekaisaran Tiongkok, beserta dengan beberapa masa kejayaan dan kejatuhan. Sejak diperkenalkannya reformasi ekonomi tahun 1978 oleh Presiden Deng Xiaoping, Tiongkok menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Per 2013, negara ini menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia berdasarkan total nominal GDP dan PPP, serta menjadi eksportir dan importir terbesar di dunia. Tiongkok adalah negara yang memiliki senjata nuklir dan memiliki tentara aktif terbesar dunia, dengan belanja militer terbesar kedua dunia. RRT menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1971, di mana ia menggantikan Republik Tiongkok sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tiongkok juga menjadi anggota berbagai macam organisasi lain seperti WTO, APEC, BRICS, Shanghai Cooperation Organization, BCIM dan G-20. Tiongkok adalah kekuatan besar di Asia, dan menjadi negara super yang potensial menurut beberapa pengamat.
Sejarah
Setelah Perang Dunia II, Perang Saudara Tiongkok antara Partai Komunis Tiongkok dan Partai Nasionalis Kuomintang berakhir pada 1949 dengan pihak komunis menguasai Tiongkok Daratan dan Kuomintang mengundurkan diri ke pulau Taiwan dan beberapa pulau-pulau lepas pantai di Fujian. Pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan Republik Rakyat Tiongkok dan mendirikan sebuah negara komunis , namun tidak mencoba untuk menguasai pulau Taiwan.
Para pendukung kebijakan Maoisme mengatakan bahwa di bawah Mao, persatuan dan kedaulatan Tiongkok dapat dipastikan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, dan terdapat perkembangan infrastruktur, industri, kesehatan, dan pendidikan, yang mereka percayai telah membantu meningkatkan standar hidup rakyat. Mereka juga yakin bahwa kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan penting dalam mempercepat perkembangan Tiongkok dan menjernihkan kebudayaan mereka. Pihak pendukung juga ragu terhadap statistik dan kesaksian yang diberikan mengenai jumlah korban jiwa dan kerusakan lainnya yang disebabkan kampanye Mao. Mereka mengatakan bahwa kelaparan ini disebabkan musibah alam; ada juga yang meragukan jumlah kematian akibat kelaparan tersebut, atau berkata bahwa lebih banyak orang mati karena kelaparan atau sebab politis lainnya pada masa pemerintahan Chiang Kai Shek (1928-1949).
Meskipun begitu, para kritikus kebijakan Mao mengatakan bahwa pemerintahan Mao membebankan pengawasan yang ketat terhadap kehidupan sehari-hari rakyat, dan yakin bahwa kampanye seperti Lompatan Jauh ke Depan dan Revolusi Kebudayaan berperan atau mengakibatkan hilangnya jutaan jiwa, mendatangkan biaya ekonomi yang besar, dan merusak warisan budaya Tiongkok. Lompatan Jauh ke Depan, pada khususnya, mendahului periode kelaparan yang besar di Tiongkok yang, menurut sumber-sumber Barat dan Timur yang dapat dipercaya, mengakibatkan kematian 45 juta orang dalam waktu 4 tahun
Setelah kegagalan ekonomi yang dramatis pada awal 1960-an, Mao mundur dari jabatannya sebagai ketua umum Tiongkok. Tak lama sesudah itu Kongres Rakyat Nasional melantik Liu Shaoqi sebagai pengganti Mao. Mao tetap menjadi ketua partai namun dilepas dari tugas ekonomi sehari-hari yang dikontrol dengan lebih lunak oleh Liu Shaoqi, Deng Xiaoping dan lainnya yang memulai reformasi keuangan.
Pada 1966 Mao meluncurkan Revolusi Kebudayaan, yang dilihat lawan-lawannya sebagai balasan terhadap rival-rivalnya dengan memobilisasi para remaja untuk mendukung pemikirannya dan menyingkirkan kepemimpinan yang lunak pada saat itu, namun oleh pendukungnya dipandang sebagai sebuah percobaan demokrasi langsung dan sebuah langkah asli dalam menghilangkan korupsi dan pengaruh buruk lainnya dari masyarakat Tiongkok. Kekacauan pun timbul namun hal ini segera berkurang di bawah kepemimpinan Zhou Enlai di mana para kekuatan moderat kembali memperoleh pengaruhnya. Setelah kematian Mao, Deng Xiaoping berhasil memperoleh kekuasaan dan janda Mao, Jiang Qing beserta rekan-rekannya, Kelompok Empat, yang telah mengambil alih kekuasaan negara, ditangkap dan dibawa ke pengadilan.
Sejak saat itu, pihak pemerintah telah secara bertahap (dan telah banyak) melunakkan kontrol pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari rakyatnya, dan telah memulai perpindahan ekonomi Tiongkok menuju sistem berbasiskan pasar.
Para pendukung reformasi keuangan – biasanya rakyat kelas menengah dan pemerhati Barat berhaluan kiri-tengah dan kanan – menunjukkan bukti terjadinya perkembangan pesat pada ekonomi di sektor konsumen dan ekspor, terciptanya kelas menengah (khususnya di kota pesisir di mana sebagian besar perkembangan industri dipusatkan) yang kini merupakan 15% dari populasi, standar hidup yang kian tinggi (diperlihatkan melalui peningkatan pesat pada GDP per kapita, belanja konsumen, perkiraan umur, persentase baca-tulis, dan jumlah produksi beras) dan hak dan kebebasan pribadi yang lebih luas untuk masyarakat biasa.
Para pengkritik reformasi ekonomi menunjukkan bukti bahwa proses reformasi telah menciptakan kesenjangan kekayaan, polusi lingkungan, korupsi yang menjadi-jadi, pengangguran yang meningkat akibat PHK di perusahaan negara yang tidak efisien, serta telah memperkenalkan pengaruh budaya yang kurang diterima. Akibatnya mereka percaya bahwa budaya Tiongkok telah dikorupsi, rakyat miskin semakin miskin dan terpisah, dan stabilitas sosial negara semakin terancam.
Meskipun ada kelonggaran terhadap kapitalisme, Partai Komunis Tiongkok tetap berkuasa dan telah mempertahankan kebijakan yang mengekang terhadap kumpulan-kumpulan yang dianggap berbahaya, seperti Falun Gong dan gerakan separatis di Tibet. Pendukung kebijakan ini menyatakan bahwa kebijakan ini menjaga stabilitas dalam sebuah masyarakat yang terpecah oleh perbedaan kelas dan permusuhan, yang tidak mempunyai sejarah partisipasi publik, dan hukum yang terbatas. Para pengkritik mengatakan bahwa kebijakan ini melanggar hak asasi manusia yang dikenal komunitas internasional, dan mereka juga mengklaim hal tersebut mengakibatkan terciptanya sebuah negara polisi, yang menimbulkan rasa takut.
Tiongkok mengadopsi konstitusi pada 4 Desember 1982 yang digunakan hingga kini.
Geografi
RRT menguasai sebagian besar Asia bagian timur (dalam warna peach/krem muda) sementara Republik Tiongkok terdiri dari beberapa pulau-pulau berarsir kuning termasuk Taiwan.
RRT ialah negara terbesar ke-3 di dunia setelah Rusia, Kanada, dan wilayahnya mencakup daratan yang sangat luas di bekas Peradaban Lembah Sungai Kuning. Di timur, bersama dengan pantai Laut Kuning dan Laut Tiongkok Timur, ditemukan luas dan padat yang di tempati lapangan tanah baru; pesisir Laut Tiongkok Selatan lebih bergunung-gunung dan Tiongkok bagian selatan didominasi daerah berbukit dan jajaran gunung yang lebih rendah. Di bagian tengah timur ditemukan delta 2 sungai utama Tiongkok, Huang He (Sungai Kuning) dan Chang Jiang (Sungai Panjang). Sungai-sungai utama lainnya ialah Zhu Jiang, Songhua Jiang, Mekong, Brahmaputra dan Amur.
Ke barat, jajaran gunung yang utama, khususnya Himalaya dengan titik tertinggi di Tiongkok Gunung Everest, dan ciri-ciri plato tinggi di antara bentang daratan yang lebih kering dari gurun seperti Gurun Taklamakan dan Gurun Gobi. Sebab kemarau panjang dan barangkali pertanian yang rendah membuat badai debu telah menjadi biasa dalam musim semi di Tiongkok. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Tiongkok, Gurun Gobi telah dikembangkan dan merupakan sumber utama badai debu yang mempengaruhi Tiongkok dan bagian Asia Timur Laut lainnya seperti Korea dan Jepang. Pasir dari kawasan utara telah dilaporkan sampai ke pantai barat Amerika Serikat. Pengurusan air sungai (seperti pembuangan sisa tinja, pencemaran oleh kilang, dan ekstraksi air untuk irigasi dan minuman) dan penyusutan tanah bukit telah mengakibatkan dampak buruk pada negara lain.
Politik
Menurut definisi resminya, RRT merupakan suatu negara komunis karena ia memang merupakan negara komunis pada abad ke-20 yang lalu. Secara resmi ia masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ilmuwan politik kini tidak mendefinisikannya lagi sebagai negara komunis. Tiada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang diamalkan negara ini, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu sebab masalah ini ada adalah karena sejarahnya, Negara Tiongkok merupakan negara yang diperintah oleh para kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Konfusianisme. Setelah era monarki berakhir pada tahun 1911, Tiongkok diperintah secara otokratis oleh Partai Nasionalis Kuomintang dan beberapa panglima perang. Kemudian setelah 1949 pemerintahan dilanjutkan oleh Partai Komunis Tiongkok.
Pemerintah RRT sering dikatakan sebagai otokratis, komunis dan sosialis. Ia juga dilihat sebagai kerajaan komunis. Anggota komunis yang bersayap lebih ke kiri menjulukinya negara kapitalis. Memang, negara Tiongkok semakin lama semakin menuju ke arah sistem ekonomi bebas. Dalam suatu dokumen resmi yang dikeluarkan baru-baru ini, pemerintah menggariskan administrasi negara yang demokratis, meskipun keadaan sebenarnya di sana tidak begitu.
Pemerintah RRT dikawal oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan pemimpin negara dipilih langsung oleh Partai melalui Kongres. Walaupun terdapat sedikit-banyak gerakan ke arah liberalisasi, seperti pemilihan umum yang sekarang diadakan di tingkat desa dan sebagian badan perwakilan, partai ini terus memiliki mengawasi, terutama atas pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan. Walaupun negara menggunakan cara otokratis untuk mengusir elemen-elemen penentangan terhadap pemerintahannya, pada masa yang sama pemerintah juga mencoba mengurangi penentangan dengan memajukan ekonomi, membenarkan tunjuk perasaan pribadi, dan melayani para penentang yang dianggap tidak berbahaya terhadap pemerintah secara lebih adil.
Penyaringan terhadap dakwah-dakwah politik juga rutin, dan RRT secara tegas menghapuskan protes atau organisasi apa pun yang dianggapnya berbahaya terhadap pemerintahannya, seperti yang terjadi di Demonstrasi Tiananmen pada tahun 1989. Akan tetapi, media republik rakyat ini semakin aktif menyiarkan masalah sosial dan menghebohkan gejala 'penyogokan' di peringkat bawahan pemerintahan. RRT juga begitu berhasil menghalangi gerakan informasi, dan ada masanya mereka terpaksa mengganti polisi mereka sebagai tindakan balas terhadap protes rakyat. Walaupun penentangan berstruktur terhadap PKT tidak dibenarkan sama sekali, demonstrasi rakyat semakin lama semakin kerap dan dibiarkan.
Popularitas Partai di kalangan rakyat sukar diukur, karena tiada pemilu di tingkat nasional, dan apabila orang Tiongkok ditanya secara sendirinya pula, ada sebagian yang menyokong dan ada pula yang membangkang, namun sebagian besar menolak mengomentari masalah politik. Secara umum, banyak dari mereka yang suka akan peranan pemerintahan mengabadikan stabilitas, yang membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apa pun. Antara masalah-masalah politik yang utama di Tiongkok adalah kesenjangan sosial di antara kaya dan miskin dan gejala suap yang berlaku karena biokrasi pemerintahan.
Terdapat juga partai politik yang lain di RRT, walaupun mereka hanya sekadar sub-partai atau partai yang rapat dengan PKT. PKT mengadakan dialog dengan mereka melalui suatu badan perhubungan khusus, yang dinamai Dewan Perhubungan Cadangan Rakyat Tiongkok yang dipertimbangkan RRT. Cara ini lebih disukai pemerintahan dibandingkan pemilu. Kendati begitu, partai ini secara totalnya tidak memberi kesan apa pun terhadap polisi dan dasar-dasar kerajaan. Fungsi badan perhubungan khusus ini lebih kepada mata luaran CPP, walaupun terdapat pengawai badan ini di semua tingkat pemerintahan.
Hubungan luar negeri
Republik Rakyat Tiongkok mempertahankan hubungan diplomatik dengan hampir seluruh negara di dunia, namun menetapkan syarat bahwa negara-negara yang ingin menjalin kerja sama diplomatik dengannya harus menyetujui klaim Tiongkok terhadap Taiwan dan memutuskan hubungan resmi dengan pemerintah Republik Tiongkok. Tiongkok juga secara aktif menentang perjalanan ke luar negeri yang dilakukan pendukung kemerdekaan Taiwan seperti Lee Teng-hui dan Chen Shui-bian serta Tenzin Gyatso, Dalai Lama ke-14.
Jiang Zemin dan Bill Clinton
Pada 1971, RRT menggantikan Republik Tiongkok sebagai wakil untuk "Tiongkok" di PBB dan sebagai salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tiongkok juga pernah menjadi anggota Gerakan Non-Blok, dan kini tetap berperan sebagai anggota pengamat. Banyak dari kebijakan luar negerinya yang sekarang didasarkan pada konsep kebangkitan Tiongkok yang damai.
Hubungan Tiongkok-Amerika telah rusak dan diperbaiki beberapa kali dalam beberapa dekade terakhir. Pada bulan Mei tahun 1999, suatu pesawat perang B-2 Stealth Bomber menjatuhkan tiga buah bom yang setiap masing-masing berbobot 900 kg atas kantor kedutaan besar Tiongkok di kota Beograd semasa pergolakan Kosovo. Bom-bom ini membunuh tiga warganegara Tiongkok yang bekerja di kedutaan terkait. Amerika Serikat yang enggan bertanggung jawab atas kejadian yang disifatinya sebagai 'bencana' itu mengatakan bahwa hal itu adalah kesalahan menggunakan peta lama yang memberi maklumat tidak betul tentang kedudukan bangunan itu sebagai pangkalan senjata pemerintahan Yugoslavia. Pemerintah RRT tidak puas dengan penjelasan ini dan mendakwa bahwa hal itu sengaja dilakukan. Pada bulan April tahun 2001 pula, kapal terbang pengintip milik Amerika bernama EP-3E Aries II yang berada di atas pulau Hainan di Tiongkok bertemu dengan pesawat jet Tiongkok yang memperhatikan gerak-geriknya. Pesawat Tiongkok terkait terhempas dan pemandunya terbunuh saat kapal pengintip AS terpaksa mengadakan pendaratan darurat di pulau Hainan. Cerita Amerika dan Tiongkok mengenai kejadian ini berbeda sedikit kandungannya. Versi Amerika menyatakan bahwa pesawatnya berada di atas lautan internasional sedangkan RRT mendakwa ia berada di atas Zona Ekonomi Eksklusifnya. Kedua belah pihak menyalahkan pihak lawan bertanggung jawab atas insiden ini. 24 anak kapal Amerika ditahan selama 12 hari sebelum dilepaskan dan kejadian ini memberi dampak pada hubungan diplomatik kedua negara. Amerika pula tidak sedikit pun meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya saat pemerintah RRT mengambil keputusan atas dasar kasihan melepaskan anak-anak kapalnya itu. Satu lagi perkara terkait dengan laporan Cox , yang mendakwa pengitipan RRT telah mengkompromi rahasia-rahasia nuklir Amerika Serikat selama beberapa dekade.
Hubungan Tiongkok-Jepang sering kali dibelenggu masalah keengganan Jepang untuk mengakui dosa-dosa perangnya dan meminta maaf terhadap kekejamannya atas rakyat Tiongkok dan negara Asia lain semasa Perang Dunia II, terutama dalam Pembantaian Nanjing. Sebagian badan bukan dari Barat dan pemerintah Barat mengkritik Tiongkok kerana konon menafikan hak asasi manusia dan hubungan luar negerinya dengan pemerintah-pemerintah Barat terjejas oleh kejadian di Tian'anmen pada tahun 1989. Hak asasi manusia sering kali diungkit oleh pemerintahan-pemerintahan ini.
Selain itu, Tiongkok terlibat dalam beberapa pertentangan wilayah lainnya:
Taiwan, dikuasai Republik Tiongkok, diklaim Republik Rakyat Tiongkok. (Lihat pula: Status politik Taiwan)
Aksai Chin, dikuasai RRT, diklaim oleh India
Kepulauan Paracel, dikuasai RRT, diklaim oleh Vietnam dan Republik Tiongkok
Kepulauan Spratly, dipertentangkan antara RRT, Taiwan, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam
Kepulauan Diaoyu/Kepulauan Senkaku, dikuasai Jepang, diklaim oleh RRT dan Republik Tiongkok
Arunachal Pradesh/Tibet Selatan, dikuasai India, diklaim oleh RRT
Pada tahun 2004, negara Rusia setuju untuk menyerahkan Kepulauan Yinlong dan sebagian Kepulauan Heixiazi kepada RRT, dan sekaligus menamatkan percekcokan perbatasan antara kedua negara itu. Kedua pulau ini terletak di antara persimpangan sungai Amur dan sungai Ussuri, dan sebelum itu diatur oleh Rusia dan dituntut oleh RRT. Perkara ini sepatutnya merapatkan dan mengeratkan persahabatan antara kedua negara, akan tetapi terdapat sedikit rasa tidak puas hati dari kedua belah pihak. Orang Rusia menyifati pemberian itu sebagai kelemahan pemerintahannya mempertahankan tanah yang dirampas semasa Perang Dunia II. Petani Cossack di Khabarovsk juga tidak suka dengan kehilangan tanah olahan mereka sementara berita tentang perjanjian ini di Tiongkok Daratan disaring oleh pemerintah RRT. Sebagian komunitas Tiongkok di Republik Tiongkok dan orang Tiongkok yang dapat mengatasi saringan ini mengkritik perjanjian ini dan menyifatinya sebagai pengakuan pemerintahan Rusia atas Mongolia Luar yang diserahkan oleh Dinasti Qing saat kalah perang di bawah Perjanjian Tidak Sama Rata termasuk Perjanjian Aigun pada tahun 1858 dan Konvensi Peking pada tahun 1860 masa terdahulu sebagai pengganti penggunaan ekslusif minyak mentah Rusia. Perjanjian ini telah disahkan oleh Kongres Nasional Rakyat Tiongkok dan Duma Negara Rusia tetapi tidak terlaksana hingga kini. menjadi populer untuk sejumlah nasionalis yang ekstrem untuk menuntut Mongolia, Tuva, Manchuria Luar, Kepulauan Ryukyu, Bhutan, Lembah Hukawng di utara Myanmar dan kawasan timur laut Danau Balkhash di Asia Tengah.
Militer
Tiongkok mempunyai pasukan tentara terbesar di dunia yang disebut Pasukan Pembebasan Rakyat (PLA), walaupun bukan bujet militer terbesar (yang dipegang oleh Amerika Serikat), meski ada kepercayaan umum baik di dalam kalangan PLA maupun pengamat luar bahwa jumlah bukanlah ukuran kekuatan militer yang baik. Fakta itu membuat membuatkan kebanyakan organisasi hak asasi manusia Barat merasa geram dan sangsi dengan kata-kata Tiongkok yang menginginkan keamanan, sekalipun telah disetujui di dalam dan di luar Republik bahwa kemampuan tentara RRT melaksanakan operasi ketenteraan di luar kawasan jajahannya terbatas dan jumlah anggota tidak begitu berguna untuk menentukan kekuatan tentaranya.
Memperkirakan dana militer Tiongkok akan menghasilkan berbagai angka-angka yang berbeda berdasarkan apa yang dianggap militer, bagaimana mengartikan informasi terbatas yang tersedia, dan bagaimana seseorang menghadapi faktor-faktor nilai tukar mata uang. Perkiraan-perkiraan yang ada memberikan nilai US$9 miliar sebagai yang terendah dan US$60 miliar sebagai yang tertinggi (dari segi purchasing power parity) pada tahun 2003; jumlah US$60 miliar tersebut membuat Tiongkok sebagai negara kedua terbesar setelah Amerika Serikat yang mempunyai dana anggaran US$400 miliar (hampir 7x lipat). Pembelanjaan militer republik ini pada tahun 2005 adalah AS$ 30 miliar, tetapi ini tidak termasuk uang yang digunakan untuk pembelian senjata luar, kajian dan pembangunan ketentaraan, ataupun paramiliter (Polisi RRT), dan kritikus menjulukinya sebagai percobaan yang sengaja dilakukan untuk menipu dunia. Baru-baru ini satu kajian RAND di halaman situs ini memperkirakan bahwa perbelanjaan militer republik yang sebenarnya adalah 1,4-1,7 kali lipat lebih besar daripada pengeluaran resminya.Akan tetapi, tentara Amerika juga mencoba menipu dengan pengeluarannya dengan sengaja mengeluarkan perbelanjaannya di Afghanistan dan Irak daripada belanja Kantor Pertahanan resminya.
Tiongkok, meski mempunyai sistem senjata nuklir dan pengiriman yang maju, secara luas dipandang hanya mempunyai kemampuan yang terbatas untuk mengerahkan kekuatan militernya ke luar Tiongkok dan tidak dianggap sebagai sebuah adidaya meski sering dianggap sebagai kekuatan regional yang besar. Hal ini dikarenakan kebanyakan peralatan senjata yang digunakan oleh Republik Rakyat Tiongkok masih kuno dan perlu dimodernkan dari segi standar Amerika Serikat. Akan tetapi ia masih dilihat sebagai kuasa setingkat adidaya regional. Angkatan udaranya masih memerlukan pesawat perang pengangkut dan kebanyakan pesawat perangnya sudah ketinggalan zaman.
Penganggaran menujukan bahwa perbelanjaannya yang berjumlah AS$56 miliar merupakan yang ketiga terbesar setelah Amerika Serikat (lebih dari AS$ 400 miliar untuk tahun anggaran 2005-2006) dan Rusia. Lihat juga: Anggaran militer Tiongkok.
Republik Rakyat Tiongkok mempunyai kontrol administratif terhadap 22 provinsi (省); pemerintah RRT menganggap Taiwan (台湾) sebagai provinsi ke-23 (lihat Status politik Taiwan untuk keterangan lebih lanjut). Pihak pemerintah juga mengklaim Laut Tiongkok Selatan yang kini masih diperebutkan. Selain dari provinsi-provinsi tersebut, terdapat juga 5 daerah otonomi (自治区) yang berisi banyak etnis minoritas; 4 munisipalitas (直辖市) untuk kota-kota terbesar Tiongkok dan 2 daerah administratif khusus (SAR) (特别行政区) yang diperintah RRT.
Berikut adalah daftar wilayah pembagian administratif yang di bawah kontrol RRT.
No comments:
Post a Comment